Menilai Potensi Konflik Perencanaan Penggunaan Lahan dengan Teknologi Geospasial Partisipatif

Konflik penggunaan lahan adalah fitur mendasar dari kondisi manusia. Manusia akan selalu berbeda dalam harapan dan aspirasi mereka untuk penggunaan lahan yang dapat menyebabkan konflik. Perubahan dalam kondisi sosial (misalnya, peningkatan populasi manusia) dan / atau kondisi lahan fisik (misalnya, kelangkaan atau depleksi air) meningkatkan potensi konflik penggunaan lahan. Konflik penggunaan lahan dapat bermanfaat jika menghasilkan dialog sosial yang konstruktif tentang penggunaan lahan terbaik untuk mencapai hasil sosial yang positif. Konflik penggunaan lahan yang tidak terbatas dapat menjadi kekerasan dan destruktif secara sosial.

Dalam masyarakat demokratis, perencanaan penggunaan lahan berfungsi untuk menyelaraskan ekspektasi tentang alokasi lahan saat ini dan masa depan melalui pengembangan rencana lokal dan regional. Penggunaan lahan yang diizinkan setelah alokasi rencana sering diformalkan melalui peraturan zonasi atau kontrol peraturan lainnya. Namun, baik tanah maupun manusia tidak statis. Bahkan yang terbaik dari rencana penggunaan lahan bersifat sementara dalam jangka panjang. Perubahan sosial dan lingkungan merupakan bentuk berkelanjutan untuk potensi konflik penggunaan lahan.

Bagaimana cara menilai potensi konflik penggunaan lahan? Titik awal yang baik adalah untuk memahami apa yang dihargai manusia tentang tanah dan prioritas mereka untuk penggunaannya. Potensi konflik penggunaan lahan dapat dilihat sebagai kombinasi dari nilai dan prioritas pembangunan. Potensi tertinggi untuk konflik penggunaan lahan akan terjadi di daerah di mana terdapat ketidaksepakatan prioritas pembangunan (perbedaan besar antara bidang preferensi pembangunan yang dapat diterima dan tidak sesuai) dan kepentingan terhadap tanah tersebut (intensitas nilai lanskap yang tinggi). Potensi terendah untuk konflik penggunaan lahan akan terjadi di area di mana terdapat kesepakatan tentang penggunaan lahan yang disukai dikombinasikan dengan kepentingan terhadap tanah yang rendah.

Menanggapi kebutuhan ini, metode Sistem Informasi Geografis Partisipatif  (SIG-P) telah diterapkan untuk mengumpulkan informasi spasial eksplisit dari pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Informasi ini berdasarkan pada pengetahuan dan kebutuhan masyarakat dapat digunakan dengan tujuan yang berbeda, seperti untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses publik, memahami penggunaan dan nilai-nilai publik, mengidentifikasi dan memetakan potensi pengembangan atau perencanaan penggunaan lahan, dan meningkatkan alokasi sumber daya dalam proses pengambilan keputusan.

Nilai suatu tempat dan kepentiangan akan hak pengembangan relatif mudah diidentifikasi dengan metode (SIG-P).  Ketika proses perencanaan bergerak dari orientasi teknis ke pendekatan yang sangat partisipatif, nilai lanskap dan tingkat konflik secara spasial akan terlihat akibat dari keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, kepentingan suatu tempat dan  nilai-nilai serta hasil yang diinginkan harus tercermin dalam proses pembuatan rencana dan digambarkan pada peta identifikasi konflik penggunaan tanah (mendukung atau menentang) yang bersumber dari data SIG-P. Pergeseran perspektif perencanaan seperti itu secara signifikan akan memengaruhi perkembangan teknik SIG yang diadopsi dari waktu ke waktu. Teknik-teknik ini menjadi lebih maju dan canggih dalam mengidentifikasi tingkat konflik dalam proses perencanaan.